RAKYATSATU.COM, WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo resmi mengetuk palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo, Kamis, 27 November 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, didampingi dua wakil ketua, Andi Merly Iswita dan Andi Muh. Rasyadi. Bupati Wajo, Andi Rosman, bersama Wakil Bupati dr. Baso Rahmanuddi turut hadir, begitu pula unsur Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah.
Sebelum ketok palu dilakukan, Wakil Ketua DPRD Andi Merly Iswita membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah. Pembahasan berlangsung intens dan melewati sejumlah penyempurnaan materi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Ketua DPRD, Firmansyah Perkesi, mengatakan APBD 2026 melewati dinamika pembahasan yang tidak singkat. “Banyak penyempurnaan materi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan APBD 2026 tersusun secara ideal dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Setelah seluruh anggota DPRD menyatakan persetujuan secara lisan, rapat berlanjut dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Wajo. Bupati Wajo dan unsur pimpinan DPRD membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan dokumen persetujuan.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Wajo Andi Rosman menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dalam merumuskan APBD 2026. Ia menuturkan bahwa dokumen tersebut selanjutnya akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri sebelum difinalkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, Rosman mengingatkan bahwa tahun anggaran 2026 tidak lepas dari tantangan besar akibat efisiensi anggaran sekitar Rp 247 miliar. “Saya yakin masih banyak aspirasi masyarakat yang belum bisa kita penuhi. Bukan karena keinginan eksekutif atau legislatif, tetapi karena efisiensi sebesar Rp 247 miliar yang harus kita hadapi,” kata Bupati. (Humas DPRD Wajo)
