RAKYATSATU.COM, WAJO - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Wajo kembali melanjutkan pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kamis (27/11/2025). Agenda ini digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan yang dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD), koordinasi dengan Komisi Informasi, serta pandangan anggota Pansus mengenai materi muatan Ranperda yang tengah disusun.
Ketua Pansus DPRD Wajo, Amran, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa tahap penyempurnaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas di tubuh pemerintah daerah hingga ke pemerintahan desa. “Penyempurnaan Ranperda KIP diharapkan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas, baik di tingkat pemda maupun desa. Ini menjadi landasan agar pelayanan informasi publik makin terbuka dan mudah diakses masyarakat,” ujar Amran.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberi perspektif dalam rangkaian pembahasan. Mulai dari unsur masyarakat, pemerintah daerah dan desa, BUMD, insan pers, organisasi kepemudaan, ormas, hingga LSM, seluruhnya dinilai memberi warna penting bagi penyusunan regulasi keterbukaan informasi ini. “Saya mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, desa, BUMD, insan pers, organisasi pemuda, ormas, dan LSM atas masukan serta sarannya dalam pembahasan Ranperda KIP ini,” tambah Ketua Partai Gelora Wajo itu.
Pembahasan hari ini diikuti anggota Pansus, yakni Mustaring, Junaidi Muhammad, Farhan Pradana, Dirga Dwi Putra, dan H. Ambo Dalle. Sementara dari pemerintah daerah, hadir jajaran Dinas Kominfo mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, para kepala bidang, hingga Kabag Hukum Pemda Wajo.
Pansus telah menjadwalkan pembahasan lanjutan untuk memastikan Ranperda KIP yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan mampu menjadi pijakan kuat dalam penguatan keterbukaan informasi di Kabupaten Wajo. (Humas DPRD Wajo)
