RAKYATSATU.COM, WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo kembali menjadi ruang bagi warga untuk menyuarakan persoalan agraria yang berlarut. Pada Kamis, 20 November 2025, lembaga legislatif itu menerima dua aspirasi berbeda yang seluruhnya berkisar pada dugaan penyerobotan lahan di Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Sabbangparu.
Aspirasi pertama diajukan oleh Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia Indonesia, yang membawa laporan hasil investigasi terkait sengketa lahan antara Rasida, warga Desa Ajuraja, dan DG. Latalamma. Dalam penyampaian aspirasi itu, mereka meminta DPRD menghadirkan pihak-pihak terkait — Kepala Desa Ajuraja, DG. Latalamma, dan Camat Takkalalla — demi memperoleh kejelasan status pengelolaan sawah yang terus memicu konflik.
Aspirasi kedua disampaikan oleh Aris, warga Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu. Ia mengaku lahannya di Dusun Awakaluku diserobot oleh beberapa pihak. Upaya penyelesaian melalui pemerintah desa dan aparat setempat belum membuahkan hasil, sehingga ia membawa masalah ini ke DPRD Kabupaten Wajo.
Kedua aspirasi diterima langsung oleh Anggota DPRD Wajo, H. Sudirman Meru. Ia menegaskan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor, namun memiliki peran memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui mekanisme pengawasan dan pendalaman informasi.
“DPRD tidak berpihak pada siapa pun. Jadi semua pihak terkait akan kami panggil, mulai dari pemerintah setempat hingga warga yang mengetahui riwayat tanah itu,” ujarnya.
H. Sudirman Meru menambahkan, aspirasi tersebut akan diteruskan sesuai prosedur dan dibahas bersama Komisi I DPRD Wajo melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami belum dapat menarik kesimpulan sebelum seluruh pihak didengar. Aspirasi sudah diterima, selanjutnya akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku,” tambahnya. (Humas DPRD Wajo)
