KLIKTERKINI.COM, SOPPENG - Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center pada Senin, 2 Februari 2026. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam agenda penyelarasan kebijakan pembangunan nasional.
Rakornas tahun ini mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menempatkan forum tersebut sebagai ruang konsolidasi untuk memastikan agenda pembangunan nasional berjalan seiring hingga ke tingkat daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Rakornas dirancang untuk mengoptimalkan capaian program prioritas Presiden. Menurut dia, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Kesamaan langkah pusat dan daerah menjadi kunci agar capaian pembangunan yang telah diraih dapat dioptimalkan pada tahun berjalan,” kata Tito dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan dokumen RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran visi Asta Cita yang diusung pemerintahan baru. Karena itu, konsolidasi kebijakan dinilai penting agar implementasi program di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rakornas dihadiri 4.011 peserta dari berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menunjukkan luasnya koordinasi yang ingin dibangun pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan.
Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas dengan pidato yang menekankan pentingnya stabilitas nasional. Ia menyatakan terkesan melihat semangat para kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Namun perbedaan tersebut, kata dia, tidak boleh diekspresikan dengan cara yang memicu kerusuhan atau mengganggu stabilitas negara.
Menurut Prabowo, pembangunan nasional membutuhkan suasana yang aman, tertib, dan kondusif. Ia juga menegaskan kebijakan nasional tidak cukup berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus dipahami dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang hadir dalam Rakornas mengatakan forum tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kehadiran kami di sini untuk terus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Suwardi menambahkan Pemerintah Kabupaten Soppeng akan menyesuaikan kebijakan dan program daerah agar sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sinkronisasi tersebut, menurut dia, menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
