KLIKTERKINI.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar pertemuan koordinasi dukungan Serap Gabah Petani (SERGAP) untuk masa panen Oktober–Maret 2025/2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin, 16 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Soppeng Suwardi Haseng sebagai upaya menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program Serap Gabah Petani yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.
Dalam arahannya, Suwardi mengatakan pertemuan digelar menjelang masa panen yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, menurut dia, diperlukan koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait.
“Pertemuan ini dilaksanakan karena menjelang Idul Fitri banyak petani yang memasuki masa panen. Oleh karena itu perlu memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pihak karena situasi panen saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Beberapa perubahan akan dijelaskan lebih rinci oleh Bulog dan Dinas Pertanian,” kata Suwardi.
Ia menjelaskan program Serap Gabah Petani merupakan program nasional yang bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah.
“Program Serap Gabah Petani bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen. Karena itu kita harus memastikan harga gabah di tingkat petani tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram,” ujarnya.
Menurut Suwardi, program tersebut juga bertujuan memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kita harus memastikan tidak ada potongan harga yang merugikan petani dan timbangan gabah harus sesuai. Ini merupakan bentuk perlindungan kepada petani. Karena itu diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Babinsa, Bulog, Dinas Pertanian, penyuluh, dan seluruh mitra,” kata dia.
Suwardi juga menyoroti peran penting para penyuluh pertanian sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan petani di lapangan. Ia berharap peningkatan tunjangan kinerja bagi penyuluh dapat diiringi dengan peningkatan kinerja dalam mendampingi petani.
Pemerintah Kabupaten Soppeng, kata dia, memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program SERGAP melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, TNI melalui Babinsa, penyuluh pertanian, kelompok tani, penggilingan padi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah daerah juga berperan menyediakan data produksi secara akurat, mulai dari luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen, hingga estimasi produksi gabah.
Suwardi juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program SERGAP, di antaranya potensi turunnya harga gabah saat panen raya di bawah Harga Pembelian Pemerintah, petani yang memilih menjual ke tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.
Sebagai penutup, Suwardi menegaskan sejumlah arahan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng, antara lain memastikan seluruh gabah petani terserap sesuai Harga Pembelian Pemerintah, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh, dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time, serta mendorong kelompok tani menjual gabah langsung ke Bulog.
Selain itu, program SERGAP diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga stok beras nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng Lettu Infanteri Rusdi turut menyampaikan arahan terkait dukungan TNI dalam program ketahanan pangan.
Ia mengatakan TNI siap membantu pemerintah daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas yang diamanahkan dalam undang-undang, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
“Pada prinsipnya TNI membantu pemerintah daerah di berbagai bidang sesuai dengan tugas dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Sektor pangan merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama,” kata Rusdi.
Ia menjelaskan dukungan TNI dalam ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya menjaga sistem distribusi agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
“Ketahanan pangan harus dilindungi dan dibantu oleh TNI. Sama halnya dengan pengamanan bandara dan pelabuhan sebagai sarana distribusi, semuanya bertujuan agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Rusdi juga mengingatkan para mitra agar tidak melakukan kecurangan dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani.
Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng Abd. Halim Sarro mengatakan pertemuan tersebut juga diisi dengan sesi diskusi guna membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Serap Gabah Petani.
“Nantinya kita akan lebih banyak berdiskusi terkait berbagai kendala dalam serap gabah petani sehingga melalui pertemuan ini kita dapat mencari solusi bersama dan tidak ada lagi saling melempar tanggung jawab,” kata Halim.
Ia juga menegaskan Bulog akan memperketat proses administrasi dalam penyerapan gabah, salah satunya dengan memastikan adanya verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan.
“Jika mitra tidak memiliki tanda tangan dari penyuluh pertanian lapangan, maka Bulog tidak akan memproses pembayaran gabah tersebut. Pengawasan ini penting agar gabah yang diserap memang memenuhi standar dan tidak dipanen sebelum waktunya,” ujarnya.
Menurut Halim, melalui koordinasi dan diskusi bersama seluruh pihak diharapkan dapat ditemukan solusi dalam pelaksanaan program sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Pimpinan Cabang Bulog Soppeng, para camat se-Kabupaten Soppeng, Ketua Perpadi Soppeng, para Danramil se-Kabupaten Soppeng, tim penyuluh pertanian, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan, kepala desa dan lurah, mitra Bulog, serta para ketua gabungan kelompok tani.
