KLIKTERKINI.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar pertemuan penyusunan rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) 2026. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor DP3AP2KB Soppeng, Selasa, 15 April 2026.
Kepala DP3AP2KB Soppeng, Hj. A. Husniati, menyebutkan pertemuan tersebut diselenggarakan dengan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan ini juga merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Tahun 2026.
Ia menuturkan, penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak sekaligus memastikan pemenuhan hak anak berjalan secara berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Soppeng,” ujar Husniati.
Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ia menilai, pemenuhan hak anak mencakup jaminan untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi.
“Rencana aksi ini menjadi komponen penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan membutuhkan komitmen bersama, termasuk dalam penyediaan data serta dokumen pendukung,” kata Suwardi.
Menurut dia, indikator Kabupaten Layak Anak perlu diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui program lintas sektor, dukungan sumber daya, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, sistem pelaporan, dan penciptaan lingkungan yang aman di sekolah maupun di ruang sosial.
Dalam kesempatan itu, Suwardi mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta forum anak untuk memperkuat koordinasi. Ia menyebut keberhasilan program KLA sangat ditentukan oleh sinergi antarpihak.
“Pertemuan ini menjadi momentum untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak anak telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas peserta, khususnya dalam pengelolaan data dan penyusunan dokumen evaluasi mandiri KLA, sehingga Soppeng dapat meningkatkan capaian predikatnya.
Bupati Soppeng kemudian membuka kegiatan tersebut secara resmi dan berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum itu secara optimal.
Pertemuan ini diikuti oleh 25 anggota Tim Gugus Tugas KLA, dengan menghadirkan fasilitator dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemateri.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala Bappelitbangda selaku Ketua Tim Gugus Tugas KLA, Kepala DP3AP2KB Soppeng, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
