Bupati Soppeng Ikuti Rakor Kemendagri, Bahas Penguatan Tata Kelola BUMD

KLIKTERKINI.COM, SOPPENG - Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gammara Hotel Makassar, Jumat (7/8/2026).

Rakor yang membahas penguatan tata kelola BUMD, BLUD, dan barang milik daerah tersebut dibuka langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si.

Kegiatan itu juga dihadiri Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Drs. Yudia Ramli, M.Si., serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Suwardi hadir didampingi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs. H. Zenul Abidin, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng, Jumiar, S.T., M.M., serta Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.

Rakor mengusung tema “Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik”. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pengelolaan aset serta badan usaha milik daerah.

Pembahasan difokuskan pada sejumlah strategi peningkatan kinerja BUMD, terutama di sektor air minum, limbah, dan sanitasi. Penguatan tata kelola, pembinaan, serta pengawasan menjadi perhatian agar BUMD dapat dikelola secara profesional dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Usai mengikuti rakor, Suwardi menilai kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, arahan dan kebijakan yang disampaikan Kemendagri dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk membenahi serta meningkatkan pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah.

“Rakor ini menjadi wadah yang baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai arahan yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi kami untuk terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Suwardi.

Ia menambahkan, pembenahan pengelolaan sektor air minum, limbah, dan sanitasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, penguatan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Ompo dan sektor terkait di Kabupaten Soppeng diharapkan terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut perlu mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Soppeng menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan BUMD. Tidak hanya sehat secara kelembagaan, BUMD juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.