KLIKTERKINI.COM, MAKASSAR – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) turun langsung ke kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawal peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berbagai keluhan masyarakat, mulai dari proses administrasi hingga mekanisme rujukan pasien, menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut.
Pertemuan berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 78, Makassar, Senin (3/8/2026).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Pangkep Haris Gani didampingi Ketua Komisi II H. Muhammad Lutfi Hanafi, S.E., bersama anggota Komisi II Syamsinar, Ramli, Andika, Fadlan, dan Rahmat.
Dalam forum tersebut, DPRD Pangkep menyampaikan berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan.
Keluhan itu meliputi prosedur administrasi, sistem rujukan berjenjang, hingga kepastian pelayanan bagi peserta JKN saat menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan.
Ketua DPRD Pangkep Haris Gani menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa SOP pelayanan BPJS benar-benar dipahami dan diterapkan secara optimal di seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit rujukan.
Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena persoalan administrasi atau miskomunikasi antar fasilitas kesehatan," ujar Haris Gani.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian semua pihak.
Karena itu, DPRD Pangkep terus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan agar kualitas layanan semakin baik.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, H. Muhammad Lutfi Hanafi, S.E., mengatakan pihaknya selama ini banyak menerima aspirasi masyarakat terkait mekanisme rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan. (*)
.jpg "Perubahan APBD 2026 Disetujui, Suwardi Haseng Tekankan Percepatan Pembangunan")
