KLIKTERKINI.COM, SOPPENG - Bupati Soppeng Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Nasional mitigasi musim kemarau yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Senin, 20 April 2026.
Kehadiran kepala daerah tersebut menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah potensi gangguan iklim ekstrem.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian itu dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Rakornas tersebut menjadi forum koordinasi strategis untuk merumuskan langkah terpadu dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian nasional.
Dalam pemaparannya, Menteri Pertanian menguraikan sejumlah program prioritas pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan.
Program itu meliputi distribusi alat dan mesin pertanian, subsidi pupuk, serta percepatan pembangunan jaringan irigasi dan pompanisasi yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan ekspor dan pengurangan impor sektor pertanian. Nilai tukar petani disebut berada dalam tren meningkat dan diklaim menjadi yang tertinggi dalam lebih dari tiga dekade terakhir.
“Indonesia sudah mencapai swasembada dalam satu tahun dari target empat tahun. Ini harus dipertahankan. Pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 sebesar Rp40,145 triliun difokuskan untuk percepatan swasembada pangan,” ujar Menteri Pertanian.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, penambahan kuota pupuk sebanyak 700.000 ton, serta rencana pembangunan tujuh pabrik pupuk baru.
Dari rencana tersebut, lima pabrik ditargetkan mulai beroperasi sebelum 2029.
Dalam forum itu, Menteri Pertanian meminta kepala daerah menyampaikan berbagai kendala di wilayah masing-masing, terutama terkait peningkatan luas tambah tanam dan kesiapan menghadapi kemarau yang diprediksi lebih ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat, khususnya di sektor pertanian.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat memengaruhi produksi pangan.
“Menteri Pertanian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyatukan langkah dalam menghadapi potensi kekeringan ke depan yang berpotensi mengganggu produksi pangan,” ujar Suwardi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah responsif untuk menjaga stabilitas produksi, terutama pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.
Selain itu, target swasembada pangan nasional yang semula diproyeksikan dalam empat tahun disebut berpotensi tercapai lebih cepat, sehingga daerah diminta menjaga kesinambungan capaian tersebut.
Kepala daerah juga didorong untuk meningkatkan luas tanam dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian.
Suwardi menegaskan Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan.
“Sebagai pimpinan daerah, kami siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Sektor pertanian menjadi prioritas karena merupakan fondasi utama daerah sebagai wilayah agraris,” ujarnya.
Kehadiran Bupati Soppeng dalam forum tersebut dinilai sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus memastikan kesiapan daerah menghadapi kemarau ekstrem 2026 yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian nasional.
