DPRD Pangkep Pelajari Kebijakan Gowa soal JKN PPPK Paruh Waktu yang Nonaktif

KLIKTERKINI.COM, GOWA – Persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nonaktif setelah pelantikan PPPK Paruh Waktu menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 

DPRD Pangkep pun mencari solusi dengan melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Kantor BKPSDM Kabupaten Gowa, Jalan Masjid Raya No. 30, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selasa (04/08/2026).

Rombongan DPRD Pangkep terdiri dari Sekretaris Komisi II Syamsinar, serta anggota Komisi I Andika Putra dan Muhammad Ramli. 

Kunjungan ini merupakan inisiatif Muhammad Ramli untuk berdiskusi dan bertukar informasi terkait penanganan kepesertaan JKN PPPK Paruh Waktu yang mengalami penonaktifan setelah proses pelantikan.

Persoalan tersebut sebelumnya banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi I DPRD Pangkep. Kondisi ini dinilai perlu segera dicarikan solusi agar perubahan status kepegawaian tidak menyebabkan PPPK Paruh Waktu kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa Indra Said, S.STP., M.A.P., menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi ASN PPPK Paruh Waktu.

Skema yang diterapkan yakni iuran sebesar 1 persen ditanggung pegawai, sementara 4 persen ditanggung pemerintah daerah. 

Kebijakan tersebut diharapkan memastikan PPPK Paruh Waktu tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan di tengah masa transisi kebijakan kepegawaian.

Langkah Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut kemudian menjadi perhatian DPRD Pangkep untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari solusi serupa di daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep, Syamsinar, mengatakan langkah yang dilakukan Pemkab Gowa tidak hanya menyangkut jaminan kesehatan, tetapi juga memberikan perlindungan sosial lainnya bagi PPPK Paruh Waktu.

“Pemerintah daerah Kabupaten Gowa bukan hanya mengalokasikan anggaran untuk JKN bagi PPPK Paruh Waktu, tetapi juga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai bentuk perlindungan sosial bagi para ASN PPPK Paruh Waktu di Gowa,” kata Syamsinar.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam menangani persoalan serupa. (*)