KLIKTERKINI.COM, PANGKEP – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat II yang digelar di Ruang Sidang A DPRD Pangkep, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pangkep Haris Gani didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Sidang dinyatakan kuorum setelah dihadiri 27 anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Pangkep, Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta insan pers.
Dalam laporannya, Syamsinar menjelaskan pembahasan Ranperda telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2025.
"Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui tahapan mulai dari penyampaian oleh Bupati, pemandangan umum fraksi-fraksi, hingga pembahasan secara intensif antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait," ujar Syamsinar.
DPRD menilai pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang positif.
Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,547 triliun atau 104,39 persen dari target Rp1,482 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,493 triliun atau 96,99 persen dari pagu anggaran Rp1,539 triliun.
Kondisi tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp54,52 miliar dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp111,97 miliar.
Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan dari 11 perangkat daerah pengelola pendapatan, realisasi PAD mencapai Rp279,90 miliar atau 117,34 persen dari target Rp238,52 miliar.
Meski mengapresiasi membaiknya tata kelola keuangan daerah yang ditandai berkurangnya temuan BPK, DPRD tetap memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. (*)
.jpg "Perubahan APBD 2026 Disetujui, Suwardi Haseng Tekankan Percepatan Pembangunan")
