.jpg)
KLIKTERKINI.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Lilirilau. Proses tersebut diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort, Jalan Lompo Nomor 888, Watansoppeng, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan awal penyusunan RDTR dan KLHS Kecamatan Lilirilau melalui bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Bantuan teknis tersebut merupakan bagian dari proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) Batch I Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Dunia.
Dalam FGD tersebut, sejumlah aspek kewilayahan Kecamatan Lilirilau menjadi bahan pembahasan. Mulai dari kondisi wilayah, potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang, kebutuhan pengembangan kawasan, infrastruktur, hingga pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Pembahasan juga dilanjutkan melalui diskusi kelompok yang melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan kaum muda. Pelibatan berbagai unsur masyarakat ini bertujuan memperoleh masukan lebih luas mengenai kebutuhan, potensi, serta persoalan wilayah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RDTR dan KLHS.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., mengatakan penyusunan RDTR dan KLHS memiliki peran strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, RDTR juga penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Dokumen tersebut sekaligus menjadi instrumen pendukung pembangunan daerah yang lebih terencana.
“Penyusunan RDTR dan KLHS ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Suwardi.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012, telah direncanakan penyusunan delapan RDTR yang mewakili masing-masing kecamatan. Namun, hingga saat ini baru satu RDTR yang dapat diwujudkan karena keterbatasan pendanaan.
Karena itu, Suwardi menilai bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN melalui program ILASPP menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
“Bantuan teknis ini tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, khususnya dalam menghadirkan dokumen tata ruang yang dibutuhkan sebagai pedoman pembangunan,” jelasnya.
Bupati juga mengajak seluruh pihak yang terlibat memberikan masukan konstruktif serta data akurat mengenai kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan Kecamatan Lilirilau.
Ia berharap penyusunan RDTR dan KLHS dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, kelompok masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Harapan kita, seluruh proses ini dapat dilakukan secara kolaboratif sehingga menghasilkan RDTR dan KLHS yang komprehensif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lilirilau,” harapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD terkait, unsur pemerintah desa dan kelurahan, kelompok tani, pelaku ekonomi lokal, masyarakat adat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, sektor bisnis, tim konsultan, serta Tim Bank Dunia.
Melalui penyusunan RDTR dan KLHS ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat memperkuat fondasi perencanaan tata ruang. Dokumen tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
